ICJR Calls for more Progressive Regulatory Plan and Urges the GoI to Settle...
Following the end of 2014 political year in which new president and member of house of representative has been elected, Indonesia will be entering 2015 which constitutes the first year where the new...
View ArticleICLaD Issue No. 2/2014
This edition of ICLaD will discuss the implementation of Law No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System (Sistem Peradilan Pidana Anak). A law that is projected as a regulation that upholds the right of...
View ArticlePemerintah Tutup Akses Pembahasan RPP SPPA, ICJR : Kepentingan Anak...
Terkait dengan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), pemerintah masih memiliki kewajiban untuk membentuk 6 PP dan 2 Perpres. Pemerintahan Presiden SBY dianggap gagal untuk melakukan pembahasan dengan...
View ArticleICJR: Children’s Interests are at Stake if the GoI still close the Access to...
Under the newly Juvenile Justice System Law (UU Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA Law), the government of Indonesia is still obligated to issue 6 Government Regulations and 2 Presidential Regulations....
View ArticleICJR : Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebaiknya Ditingkatkan
Melihat dari rekomendasi Komite Hak Anak PBB, Indonesia yang tunduk pada Konvensi Hak Anak harusnya memperhatikan kemungkinan menaikkan batas pertanggungjawaban minimum menjadi minimal 14 Tahun Pasal 1...
View ArticleICJR Ragu Pemerintah Rampungkan Seluruh Peraturan Pelaksana UU SPPA
Peraturan Pelaksana UU SPPA selambat-lambatnya disahkan 31 Juli 2015, Pemerintah diingatkan jangan sampai mengambil resiko dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksana SPPA yang tidak jelas...
View ArticleKasus Yusman Telaumbanua, Bukti Lemahnya Fair Trial dalam Hukuman Mati
Kasus ini bukti nyata UU SPPA tidak dijalankan dengan baik, Hak Anak tidak dilindungi, dan lebih buruk membuktikan bahwa buruknya standar proses peradilan bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati...
View ArticleThe Case of Yusman Telaumbanua, Prove of Weak Fair Trial in Death Penalty
This case is a factual evidence that the Juvenile Justice Law (UU SPPA) is not properly implemented, Children Rights are not protected, and even worst proves the poor standard of Fair trial process for...
View ArticlePeraturan Pelaksana UU SPPA Tidak Jelas Keberadaannya
ICJR secara resmi mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Hukum Dan HAM serta Lembaga Negara dan Kementerian terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia...
View ArticleICJR: Ada Anak-anak dan Remaja yang Dapat Vonis Mati
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan penelitian terhadap 42 putusan terpidana mati yang dikeluarkan pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian itu, ada tiga...
View ArticleICJR: Regulasi Pendukung UU Sistem Peradilan Pidana Anak Terganjal
Kinerja Pemerintah Jokowi terlambat dalam merealisasikan perintah UU: Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah hanya punya waktu 1 minggu sampai 31 Juli 2015 untuk rampungkan 6 (enam) materi Peraturan...
View ArticleICJR Nilai Pemerintah Gagal dan Lalai Bentuk Peraturan Pelaksana UU SPPA
Tepat 30 Juli 2014 lalu, UU SPPA telah resmi berlaku. Hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6...
View ArticleKe Arah Mana Peradilan Pidana Anak Indonesia?
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang gadang sebagai suatu model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak. Tak heran jika banyak pihak memberi...
View ArticleICJR Selenggarakan Diskusi Tentang Nasib RPP SPPA
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Kamis, 30 Juli 2015 menyelenggarakan diskusi yang dihadiri oleh awak media di Bakoel Coffie Cikini. Diskusi ini diselenggarakan bertepatan dengan...
View ArticleSudah 3 Minggu Berlalu Dari Perintah Undang-Undang, Peraturan Pelaksana UU...
Permintaan informasi publik sebagai bentuk kritik terhadap minimnya penyediaan informasi terkait peraturan pelaksana UU SPPA yang dapat diakses secara mandiri, serta bentuk dorongan ICJR kepada...
View ArticleSurat Teguran Terbuka untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kepada Yth: Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Di Tempat Dengan hormat Bersama ini kami sampaikan salam sejahtera dari kami, Institute for Criminal Justice Reform...
View ArticleHukum Kebiri Bukan Solusi untuk Mengatasi Kejahatan Kekerasan Seksual...
ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK...
View ArticleChemical Castration Would Violate Human Rights of Sex Offenders
A coalition of human rights groups has voiced opposition to the governments plan to introduce chemical castration for sex offenders. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) researcher Anggara...
View ArticleAliansi 99 Tolak Perppu Kebiri :Ada 7 Alasan Kuat Menolak Pasal Kebiri Dalam...
Niatan pemerintah untuk memasukkan kebiri sebagai salah satu jenis pemidanaan memasuki tahapan perancangan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dari informasi dan dokumen...
View ArticleICJR : Dalam Revisi UU Terorisme, Pemenjaraan Bagi Anak Harus Dihindarkan
Sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, program deradikalisasi harus diutamakan Revisi UU Terorisme (UU No. 15...
View Article
